HUKUM.MY.ID

Belanja online sudah menjadi kebiasaan baru. Orang membeli baju, alat elektronik, kosmetik, makanan, perlengkapan rumah, bahkan barang bernilai cukup besar hanya dari foto, video singkat, ulasan pembeli, dan deskripsi produk. Masalahnya, tidak semua barang yang datang sesuai dengan yang ditampilkan. Ada barang yang warnanya berbeda, ukurannya tidak sama, kualitasnya jauh dari foto, jumlahnya kurang, mereknya berbeda, bahkan ada pula yang tidak dikirim sama sekali.

Hukum persaingan usaha pada dasarnya tidak hanya mengatur apa yang dilarang, tetapi juga bagaimana suatu perilaku usaha dinilai sebagai pelanggaran. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai pendekatan rule of reason dan per se illegal menjadi salah satu isu konseptual yang paling menentukan dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pilihan pendekatan tersebut berimplikasi langsung pada kepastian hukum, beban pembuktian, serta efektivitas perlindungan terhadap struktur pasar yang kompetitif.

Persaingan usaha sejatinya adalah denyut nadi bagi mekanisme pasar yang sehat. Ia bukan sekadar aktivitas rivalitas antara pelaku ekonomi, tetapi juga perangkat normatif bagi negara untuk menjamin kebebasan usaha tanpa kecenderungan dominasi yang merugikan publik dan pesaing sejajar. Hukum persaingan usaha berperan sebagai kawat ukur sekaligus pagar normatif yang menjaga agar kompetisi berjalan secara efisien, adil, dan konsisten dengan prinsip dasar ekonomi yang demokratis—yakni kesempatan berusaha yang setara bagi semua pihak.

Tulisan, foto, video, musik, ilustrasi, dan program komputer kini dapat dibuat serta disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Kemudahan ini membuka peluang ekonomi bagi pencipta, sekaligus memperbesar risiko penggunaan karya tanpa izin. Sebuah foto yg diunggah ke media sosial, misalnya, dapat digunakan kembali oleh pihak lain untuk mempromosikan produk. Tulisan blog dapat disalin ke situs berbeda, sementara musik digunakan dalam konten komersial tanpa sepengetahuan pemegang haknya. Persoalan seperti ini memperlihatkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam kegiatan ekonomi digital. Di Indonesia, hak cipta terutama diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini melindungi kepentingan pencipta sekaligus mengatur pemanfaatan ekonomi, lisensi, hak terkait, pembatasan penggunaan karya, dan penyelesaian sengketa.

Perjanjian asuransi memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko tertentu. Ketika risiko yang dipertanggungkan terjadi, pemegang polis atau pihak yang berhak tentu berharap perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya sesuai isi polis. Persoalan muncul ketika perusahaan asuransi menyatakan pertanggungan batal karena menemukan keterangan yang dianggap tidak benar atau tidak lengkap saat pengajuan asuransi. Bagi pemegang polis, keputusan tersebut bisa menimbulkan kerugian, terlebih jika pembatalan disampaikan setelah peristiwa yang menjadi dasar klaim terjadi. Hukum Indonesia mengatur persoalan ini melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penerapannya mengalami perkembangan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 pada 3 Januari 2025. Putusan tersebut menegaskan bahwa pembatalan pertanggungan akibat persoalan informasi yg diberikan tertanggung tidak boleh ditentukan sepihak oleh perusahaan asuransi. Kewajiban tertanggung untuk memberikan ket...

Ketika membutuhkan tambahan modal usaha, membeli kendaraan secara angsuran, melindungi aset dari risiko kerugian, atau mempersiapkan dana pensiun, masyarakat tidak selalu menggunakan layanan bank. Kebutuhan tersebut juga dapat dipenuhi melalui berbagai lembaga keuangan di luar perbankan. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berperan dalam menyediakan pembiayaan, perlindungan risiko, pengelolaan dana, dan layanan keuangan lainnya. Kehadirannya memberi pilihan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh layanan sesuai kebutuhan. Istilah LKBB sering digunakan untuk mengelompokkan berbagai lembaga keuangan yang bukan bank. Akan tetapi, setiap lembaga memiliki karakter usaha dan ketentuan hukum yang berbeda. Perusahaan pembiayaan, asuransi, pergadaian, dan dana pensiun, misalnya, tidak menjalankan fungsi yang sama meskipun semuanya bergerak di sektor keuangan. Apa yang Dimaksud dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank? Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan istilah umum untuk mengga...