Harga Terlalu Murah di Platform Digital, Promosi Biasa atau Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Harga sebuah produk di marketplace bisa berbeda cukup jauh, meskipun merek dan spesifikasinya sama. Ada penjual yang menawarkan harga Rp150.000, sementara toko lain menjual produk serupa seharga Rp90.000 setelah pembeli menggunakan voucher dan potongan harga.

Bagi konsumen, selisih tersebut tentu menarik. Persoalan muncul ketika pedagang lain sulit mengikuti harga yang ditawarkan, terlebih jika diskon berlangsung terus-menerus. Tidak sedikit pelaku usaha kemudian mempertanyakan apakah praktik semacam itu masih termasuk persaingan yang wajar.

Harga Terlalu Murah di Platform Digital, Promosi Biasa atau Persaingan Usaha Tidak Sehat


Hukum persaingan usaha sebenarnya tidak melarang pelaku usaha menjual barang lebih murah daripada pesaingnya. Harga rendah dapat muncul karena biaya operasional yang efisien, pembelian barang dalam jumlah besar, atau strategi promosi. Yang perlu diperiksa adalah ketika harga rendah digunakan sebagai cara untuk menyingkirkan pesaing dan mengurangi persaingan di pasar.

Dalam perdagangan digital, penilaiannya lebih rumit. Potongan harga yang terlihat di aplikasi belum tentu seluruhnya ditanggung penjual. Ada voucher yang dibiayai marketplace, subsidi dari penjual, atau promosi bersama. Perbedaan ini menentukan bagaimana praktik tersebut seharusnya dianalisis.

Apakah Harga Terlalu Murah Melanggar Hukum Persaingan Usaha?

Ketentuan mengenai jual rugi terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal tersebut melarang pelaku usaha memasok barang atau jasa melalui jual rugi atau penetapan harga sangat rendah dengan maksud tertentu, yaitu:

"dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan"

Larangan ini juga berkaitan dengan kemungkinan timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Artinya, harga yang lebih murah tidak cukup dijadikan dasar untuk menyatakan suatu usaha telah melanggar Pasal 20. Harus diperiksa bagaimana harga ditetapkan, apa tujuan di balik kebijakan tersebut, dan apakah tindakan itu berpotensi mengganggu persaingan.

Bayangkan dua pedagang menjual produk rumah tangga dengan kualitas yang sama. Pedagang pertama memperoleh barang dari distributor dengan harga lebih rendah karena membeli dalam jumlah besar. Pedagang kedua membeli dalam jumlah kecil sehingga biaya per unitnya lebih tinggi. Apabila pedagang pertama menjual dengan harga lebih murah, perbedaan itu masih dapat dijelaskan melalui efisiensi usahanya.

Situasinya berbeda apabila suatu perusahaan sengaja menjual produk dengan menanggung kerugian dalam waktu lama untuk melemahkan pesaing, sementara perusahaan tersebut memiliki kemampuan keuangan dan kekuatan pasar untuk mempertahankan strategi tersebut.

Praktik terakhir inilah yang dapat menimbulkan dugaan predatory pricing atau jual rugi dengan tujuan menyingkirkan pesaing. Meski demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan hukum dan ekonomi, bukan berdasarkan selisih harga semata.

Membedakan Diskon Biasa dengan Dugaan Jual Rugi

Promosi tidak selalu menghasilkan keuntungan dari setiap barang yang dijual. Pelaku usaha terkadang memberikan diskon besar untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan persediaan, atau menarik konsumen agar mengenal tokonya.

Promosi seperti itu dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang sah.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 memberikan penjelasan mengenai penilaian praktik jual rugi. Pedoman tersebut membahas karakteristik pasar, kekuatan pelaku usaha, struktur biaya, dan sejumlah metode pengujian harga.

Salah satunya adalah price-cost test, yaitu pengujian yang membandingkan harga jual dengan ukuran biaya yang relevan. Pemeriksaan ini membantu melihat apakah tingkat harga mempunyai karakteristik yang mengarah pada jual rugi.

Pedoman KPPU juga membahas recoupment test. Pengujian tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan atau kemungkinan strategi penyingkiran pesaing dan kemampuan pelaku usaha memperoleh kembali kerugian melalui keuntungan setelah persaingan melemah. Hasilnya bukan bukti tunggal terjadinya pelanggaran.

Di sinilah letak perbedaan antara promosi agresif dan praktik harga yang berpotensi merusak persaingan. Pelaku usaha yang menjual murah karena efisien tidak berada dalam keadaan yang sama dengan perusahaan yang menggunakan kekuatan keuangannya untuk mempertahankan harga merugikan sampai pesaing tidak mampu bertahan.

Penilaian juga harus memperhitungkan keadaan pasar. Jika pesaing baru dapat masuk dengan mudah dan konsumen mempunyai banyak pilihan, kemampuan sebuah perusahaan untuk mempertahankan kekuatan pasar setelah menjalankan jual rugi mungkin lebih terbatas.

Singkatnya, besar kecilnya diskon hanya salah satu bagian dari persoalan. Keterangan mengenai biaya, kekuatan pasar, durasi promosi, dan kemungkinan penyingkiran pesaing jauh lebih menentukan.

Bagaimana Jika Diskon Berasal dari Voucher Marketplace?

Praktik pemberian voucher merupakan persoalan tersendiri dalam perdagangan digital. Konsumen biasanya hanya melihat harga awal, potongan yang diberikan, dan jumlah yang harus dibayar. Padahal, pihak yang membiayai diskon tidak selalu terlihat secara jelas.

Misalnya, sebuah toko memasang harga produk sebesar Rp100.000. Marketplace memberikan voucher Rp30.000 sehingga konsumen hanya perlu membayar Rp70.000.

Jika voucher sepenuhnya dibiayai marketplace dan penjual tetap memperoleh nilai penjualan Rp100.000 sebelum dipotong biaya layanan, maka harga Rp70.000 tidak dapat langsung diperlakukan sebagai harga jual bersih yang diterima penjual.

Contoh tersebut bersifat hipotetis. Mekanisme pembayaran yang sebenarnya bergantung pada ketentuan promosi masing-masing platform.

Ada pula promosi yang pembiayaannya dibagi antara penjual dan marketplace. Dalam model ini, penerimaan penjual mungkin lebih rendah daripada harga awal yang tercantum pada halaman produk.

Perbedaan sumber subsidi mengubah arah pemeriksaan. Apabila penjual menanggung seluruh potongan harga, analisis dapat diarahkan kepada struktur biaya dan strategi harga penjual. Sebaliknya, ketika platform membiayai subsidi secara besar-besaran, perlu diperiksa kebijakan promosi platform dan kemungkinan pengaruhnya terhadap pedagang maupun persaingan di pasar.

Peran marketplace tidak dapat diabaikan karena platform dapat mengatur biaya layanan, distribusi voucher, ketentuan promosi, serta penempatan produk yang dilihat konsumen. Keputusan tersebut dapat memengaruhi kesempatan bersaing antarpedagang, meskipun mereka menjual barang yang sama.

Pengaturan Manipulasi Harga dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026

Pengawasan harga dalam perdagangan elektronik memperoleh pengaturan yang lebih khusus setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026 tersebut mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Salah satu perubahan yang relevan terdapat pada pengaturan persaingan usaha yang sehat.

Pasal 18 ayat (1) Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mengharuskan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) berperan aktif memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pedagang dan menjaga harga barang atau jasa agar bebas dari praktik manipulasi harga.

Pasal 18 ayat (2) menjabarkan beberapa praktik manipulasi harga yang menjadi perhatian pengaturan tersebut, antara lain:

  • Penjualan barang dengan harga akhir yang secara konsisten berada di bawah harga pokok produksi wajar.
  • Subsidi harga yang tidak wajar dan berulang sehingga menimbulkan distorsi pasar terhadap produk dalam negeri.
  • Promosi diskon yang menurunkan harga jual akhir di bawah harga pokok produksi wajar dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa regulasi perdagangan elektronik tidak hanya menempatkan harga sebagai urusan penjual. Subsidi dan promosi yang berlangsung melalui sistem marketplace juga menjadi bagian dari pengawasan.

Meski begitu, terdapat perbedaan yang perlu dijaga antara Pasal 18 Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dan Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan jual rugi atau penetapan harga sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan pesaing yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, Pasal 18 Permendag Nomor 19 Tahun 2026 menempatkan kewajiban pengawasan dan pencegahan praktik manipulasi harga pada penyelenggara perdagangan elektronik.

Suatu promosi dapat memerlukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perdagangan elektronik, tetapi hal tersebut belum membuktikan bahwa penjual atau platform telah memenuhi seluruh unsur pelanggaran Pasal 20.

Pembedaan ini diperlukan agar pengawasan harga tidak berubah menjadi larangan umum terhadap promosi murah, sementara praktik subsidi yang benar-benar mengganggu persaingan tetap dapat diperiksa.

Apa Tanggung Jawab Marketplace terhadap Harga yang Bermasalah?

Pasal 18 ayat (3) Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mewajibkan PPMSE melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dan/atau manipulasi harga. Upaya tersebut harus dituangkan dalam standar operasional prosedur.

Kewajiban itu berkaitan langsung dengan pengelolaan platform. Marketplace perlu mempunyai mekanisme untuk memantau dan menangani dugaan praktik harga yang bermasalah, bukan sekadar menyediakan fitur diskon tanpa pengawasan.

Pasal 18 ayat (6) mengatur lebih lanjut bahwa apabila terdapat dugaan persaingan usaha tidak sehat antarpedagang dan/atau praktik manipulasi harga, PPMSE harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangani bidang persaingan usaha dalam waktu tiga hari kerja sejak dugaan ditemukan dan/atau laporan diterima.

Dengan pengaturan ini, marketplace mempunyai kewajiban yang lebih konkret dalam menangani dugaan praktik harga yang bermasalah. Namun, adanya kewajiban pengawasan tidak berarti penyelenggara platform otomatis terbukti melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha setiap kali menemukan pedagang yang memberikan diskon besar.

Penilaian tetap perlu membedakan tindakan penjual, kebijakan yang dibuat platform, dan hubungan antara keduanya.

Jika UMKM Kehilangan Pelanggan akibat Diskon Besar, Apakah Dapat Melapor?

Pelaku usaha yang menduga adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dapat menyampaikan laporan kepada KPPU. Akan tetapi, kerugian usaha tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pesaing telah melanggar hukum.

Misalnya, sebuah toko kecil mengalami penurunan omzet setelah toko lain menawarkan produk sejenis dengan diskon besar setiap minggu. Sebelum menyimpulkan adanya jual rugi, perlu diperiksa apakah kedua toko benar-benar bersaing pada pasar yang sama dan bagaimana harga rendah tersebut terbentuk.

Penurunan penjualan bisa dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, pelayanan, reputasi toko, biaya pengiriman, atau perubahan kebiasaan konsumen. Persaingan yang menyebabkan sebagian pelanggan berpindah ke penjual lain tidak selalu merupakan persaingan yang dilarang.

Ada persoalan hukum lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu pengecualian bagi usaha kecil.

Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pengecualian bagi pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Penafsirannya dijelaskan melalui Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 huruf h. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah juga perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021.

Artinya, jika pelaku yang memberikan diskon tergolong usaha mikro atau kecil, status usahanya dan penerapan pengecualian tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu. Tidak tepat langsung membangun tuduhan pelanggaran Pasal 20 tanpa menilai kedudukan hukum pelaku usaha yang bersangkutan.

Pengecualian dalam hukum persaingan usaha juga tidak serta-merta menghapus kewajiban berdasarkan peraturan perdagangan elektronik atau ketentuan hukum lainnya.

Bukti Apa yang Perlu Disiapkan?

Persoalan yang sering muncul adalah dugaan jual rugi hanya didasarkan pada tangkapan layar harga produk. Padahal, gambar yang menunjukkan potongan 50 persen belum menjelaskan siapa yang membiayai diskon, apakah penjual mengalami kerugian, atau bagaimana dampaknya terhadap persaingan.

Untuk mendukung laporan awal, pelaku usaha dapat mengumpulkan dokumentasi harga dan promosi secara berkala, mencatat periode diskon, menyimpan ketentuan voucher yang tersedia, serta mengidentifikasi produk sejenis yang diperbandingkan.

Riwayat perubahan harga juga lebih berguna daripada satu tangkapan layar. Dari data tersebut dapat dilihat apakah harga murah hanya berlangsung pada periode promosi tertentu atau merupakan pola yang terus berulang.

Namun, pembuktian harga terhadap biaya, kekuatan pasar, serta maksud dan kemungkinan akibat penyingkiran pesaing membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam. Tidak seluruh informasi tersebut dapat diperoleh oleh pedagang biasa. Keterangan mengenai biaya internal dan pengaturan subsidi, misalnya, mungkin memerlukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Pelaku usaha sebaiknya memisahkan fakta yang telah diketahui dari dugaan yang masih perlu dibuktikan. Penurunan omzet merupakan fakta yang dapat ditunjukkan melalui catatan penjualan. Mengaitkan penurunan tersebut dengan tindakan melawan hukum oleh pesaing memerlukan dasar pembuktian tambahan.

Kesimpulan

Harga murah di platform digital merupakan bagian dari persaingan bisnis yang pada dasarnya diperbolehkan. Diskon besar tidak otomatis menjadi jual rugi, bahkan ketika harga yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada harga pesaing.

Menurut Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999, persoalan hukumnya terletak pada praktik jual rugi atau penetapan harga sangat rendah yang dimaksudkan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penilaiannya membutuhkan pemeriksaan terhadap harga, biaya, kekuatan pasar, serta konteks dan akibat strategi tersebut.

Dalam perdagangan digital, sumber pembiayaan voucher dan keterlibatan marketplace perlu turut diperhatikan. Permendag Nomor 19 Tahun 2026 telah mengatur kewajiban penyelenggara platform dalam mengawasi dan mencegah praktik manipulasi harga.

Persaingan yang sehat tidak mengharuskan semua pedagang menjual barang pada harga yang sama. Pelaku usaha tetap berhak bersaing melalui efisiensi dan promosi. Batas hukumnya muncul ketika strategi harga digunakan dengan cara yang berpotensi merusak persaingan, bukan semata-mata karena suatu produk dijual lebih murah.

Sumber

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah.
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  3. Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi).
  4. Peraturan KPPU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 50 Huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Baca juga

Barang Online Tidak Sesuai Deskripsi, Apakah Marketplace Ikut Bertanggung Jawab?


Komentar