Strategi Sukses dalam Bisnis: Mengungkap Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Sumber Hukum Bisnis

Pengertian Hukum Bisnis

“Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.”

Hukum   bisnis   merupakan   suatu   perangkat   kaidah   hukum   yang   mengatur mengenai   tata   cara   pelaksanaan   kegiatan   dagang,   industri   atau   keuangan   yang dihubungkan  dengan  produksi  atau  pertukaran  jasa.  Hukum  bisnis  bertujuan  untuk memberikan  pelaku  bisnis  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  menjalankan  bisnis mereka.


Mengungkap Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Sumber Hukum Bisnis

Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

Menurut  Fuady  dalam  bukunya  menuliskan  hukum  bisnis  adalah  suatu perangkat  kaidah  hukum  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pelaksanaan  urusan  atau kegiatan  dagang,  industri,  atau  keuangan yang  dihubungkan  dengan  produksi  atau pertukaran  barang  atau  jasa  dengan  menempatkan  uang  dari  para  wirausahawan  dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapa keuntungan tertentu

Menurut Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan regulasi yang mengatur interaksi dan transaksi bisnis. Ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan pendirian, operasional, pengaturan hubungan kontrak, perlindungan konsumen, kepemilikan intelektual, penyelesaian sengketa, dan banyak lagi. Hukum bisnis merupakan kerangka kerja hukum yang bertujuan untuk memastikan adanya keadilan, keamanan, dan kestabilan dalam lingkungan bisnis.


Ruang Lingkup dalam Bisnis : Mengapa Hal Ini Penting untuk Diketahui

Lingkup hukum bisnis sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan berbagai aktivitas bisnis. Memahami lingkup hukum bisnis sangat penting bagi pengusaha dan pemilik bisnis karena hal ini memberikan pedoman tentang batasan dan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi.

Dalam lingkup hukum bisnis, beberapa bidang utama yang relevan mencakup:

  • Hukum Perusahaan: Mengatur pembentukan, struktur, dan operasional perusahaan, termasuk tanggung jawab direksi dan pemegang saham.
  • Hukum Kontrak: Menyediakan kerangka kerja untuk pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak bisnis antara pihak-pihak yang terlibat.
  • Hukum Ketenagakerjaan: Mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan, termasuk hak, kewajiban, dan perlindungan.
  • Hukum Properti Intelektual: Melindungi hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, dan paten.
  • Hukum Perlindungan Konsumen: Menjamin hak-hak konsumen dan mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen.
  • Hukum Persaingan Usaha: Mengatur persaingan antara perusahaan dan mencegah praktik monopoli yang merugikan pasar.


Tujuan Hukum dalam Kesuksesan Bisnis

1. Melindungi Kepentingan Bisnis dan Para Pemangku Kepentingan


Salah satu tujuan utama hukum bisnis adalah melindungi kepentingan bisnis dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan bisnis. 

Hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan perusahaan, pemilik, pemegang saham, karyawan, dan pihak terkait lainnya dilindungi secara hukum. 

Dengan adanya perlindungan hukum, bisnis dapat beroperasi dengan kepastian, meminimalkan risiko ketidakadilan, dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

2. Mencegah Risiko Hukum yang Dapat Menghambat Pertumbuhan Bisnis

Hukum bisnis juga bertujuan untuk mencegah risiko hukum yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, terdapat berbagai regulasi dan aturan yang harus dipatuhi. 

Hukum bisnis memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan para pelaku bisnis. Dengan mematuhi hukum, bisnis dapat menghindari sanksi hukum, penyelesaian sengketa yang merugikan, dan gangguan pada operasional bisnis. 

Hal ini memungkinkan bisnis untuk berkembang dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

3. Menjaga Keadilan dan Menyelesaikan Sengketa dengan Adil dan Efektif

Tujuan lain dari hukum bisnis adalah menjaga keadilan dalam lingkungan bisnis dan menyediakan mekanisme yang adil dan efektif untuk menyelesaikan sengketa. 

Hukum bisnis menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur transaksi bisnis dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika terjadi perselisihan atau sengketa bisnis, hukum bisnis menyediakan prosedur dan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif, seperti mediasi, arbitrase, atau melalui proses litigasi di pengadilan.

 Dengan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan, bisnis dapat menjamin perlindungan hak-hak mereka dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan dengan cara yang efisien.


Fungsi Hukum Bisnis dalam Konteks Strategi Bisnis

1. Mengatur Pembentukan Kontrak dan Perjanjian Bisnis yang Sah

Salah satu fungsi utama hukum bisnis dalam konteks strategi bisnis adalah mengatur pembentukan kontrak dan perjanjian bisnis yang sah. Hukum bisnis menetapkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar kontrak dan perjanjian bisnis memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. 

Dengan adanya hukum yang mengatur, bisnis dapat merancang strategi kontrak yang melindungi kepentingan mereka, menjaga kepastian dalam hubungan bisnis, dan meminimalkan risiko ketidaksepakatan atau pelanggaran kontrak.


2. Menjamin Praktik Bisnis yang Etis dan Bertanggung Jawab

Fungsi lain dari hukum bisnis dalam strategi bisnis adalah menjamin praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang mengatur prinsip-prinsip etika bisnis, standar perilaku yang diterima, dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis. 

Dengan adanya regulasi yang mengatur etika bisnis, bisnis diberikan panduan tentang bagaimana menjalankan operasional mereka dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan lingkungan. Praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab tidak hanya menciptakan kepercayaan pelanggan dan masyarakat, tetapi juga mendukung strategi bisnis jangka panjang.

3. Perlindungan Konsumen dan Keamanan Bisnis

Fungsi penting hukum bisnis dalam strategi bisnis adalah perlindungan konsumen dan keamanan bisnis. Hukum bisnis memberikan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban praktik bisnis yang merugikan atau penipuan. 

Melalui regulasi seperti undang-undang perlindungan konsumen, hukum bisnis mengharuskan bisnis untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada konsumen, menjaga kualitas produk atau layanan, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Perlindungan konsumen yang kuat membantu membangun reputasi bisnis yang baik dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

4. Mengelola Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan


Fungsi lain dari hukum bisnis dalam strategi bisnis adalah mengelola hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Hukum bisnis mengatur aspek-aspek hukum terkait tenaga kerja, termasuk perjanjian kerja, upah, waktu kerja, hak karyawan, dan perlindungan ketenagakerjaan. 

Dengan mematuhi hukum ketenagakerjaan, bisnis dapat memastikan kepatuhan terhadap hak-hak karyawan, mencegah sengketa buruh, dan membangun hubungan kerja yang harmonis. Manajemen yang baik terhadap hubungan kerja dan ketenagakerjaan mendukung keberhasilan strategi bisnis dan meningkatkan produktivitas serta kepuasan karyawan.



Sumber Hukum Bisnis yang Perlu Diketahui 

Berikut ini merupakan sumber hukum bisnis yang diakui secara sah :

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Mengatur hubungan kebendaan dan hubungan antara individu dengan badan hukum. KUHPerdata mencakup berbagai aspek seperti transaksi jual beli, persewaan, pinjaman, termasuk kredit, dan sebagainya.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengatur kejahatan yang terkait dengan bidang bisnis, termasuk tindakan penipuan dan pelanggaran lainnya yang melibatkan kegiatan bisnis.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): Merupakan peraturan khusus yang mengatur aspek-aspek niaga yang tidak diatur dalam hukum perdata. Contohnya, peraturan mengenai bentuk perusahaan, termasuk perusahaan perseorangan dan bentuk perseroan.
  • Ketentuan-ketentuan lain dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum non-pidana: Meliputi undang-undang perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Perusahaan, dan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, seperti Undang-Undang Penanaman Modal.
Hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pasal 1338 KUHPerdata memberlakukan prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan aturan yang ada dalam perjanjian yang disepakati. 

Perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak, seolah-olah merupakan "Undang-Undang" bagi mereka. Selain itu, sumber-sumber hukum bisnis meliputi Perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum, sesuai dengan pandangan Munir Fuady.

Pemahaman tentang hukum bisnis saat ini menjadi semakin penting, baik bagi pelaku bisnis, pembelajar hukum, praktisi hukum, maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berhubungan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari intensitas dan dinamika yang semakin tinggi dalam aktivitas bisnis di berbagai sektor serta globalisasi sistem perekonomian.

Referensi :

  • Garaika,   Gaeldeba.   (2020). Hukum   Bisnis   Dan   Perannya   Dalam   Transaksi E-Commerce. Doctrinal, 5(2), 235–244
  • Grasia  Kurniati,  S.  H.  (2016).Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan Implementasinya   Antara   Lembaga   Badan   Arbitrase   Nasional   Indonesia   dan Singapore   International   Arbitration   Centre.Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE: Student Learning Ethics: Classical Islamic Literature Analysis
  • DR. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum & Lindawaty, Sewu, SH, M.Hum. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Bandung. PT. Rafika Aditama. Cetakan Kedua. 2007. Hal. 26-27.







Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url