Hukum Persaingan Usaha: Pilar Keadilan Pasar di Tengah Dinamika Ekonomi Modern

Persaingan usaha sejatinya adalah denyut nadi bagi mekanisme pasar yang sehat. Ia bukan sekadar aktivitas rivalitas antara pelaku ekonomi, tetapi juga perangkat normatif bagi negara untuk menjamin kebebasan usaha tanpa kecenderungan dominasi yang merugikan publik dan pesaing sejajar. Hukum persaingan usaha berperan sebagai kawat ukur sekaligus pagar normatif yang menjaga agar kompetisi berjalan secara efisien, adil, dan konsisten dengan prinsip dasar ekonomi yang demokratis—yakni kesempatan berusaha yang setara bagi semua pihak.

Gambar: Ilustrasi Pasar

Sejarah dan Landasan Hukum di Indonesia

Secara historis, kesadaran akan perlunya regulasi persaingan usaha di Indonesia baru mencapai tahap matang pada akhir era 1990-an. Meski diskusi tentang antimonopoli telah mengemuka sejak 1980-an, realisasi legal formal baru terjadi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini disusun dalam konteks reformasi ekonomi pascakrisi finansial Asia, dengan tujuan mendukung iklim usaha yang kompetitif serta melindungi pelaku usaha dari praktik yang menutup ruang persaingan.

Pada dasarnya, UU No. 5/1999 mengandung sejumlah larangan inti: persekongkolan pelaku usaha untuk menetapkan harga, pembagian wilayah pasar, pembatasan produksi, dan praktik dominasi yang tidak wajar. Kerangka hukum ini kemudian mengalami beberapa penyesuaian melalui kebijakan pelaksanaan UU Cipta Kerja, terutama dalam aspek administratif dan prosedural, tanpa menghapuskan substansi perlindungan persaingan usaha.

Instrumen Normatif dan Kelembagaan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdiri sebagai lembaga independen yang menjadi ujung tombak penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU persaingan. Instrumen ini mencakup berbagai tindakan yang secara langsung merugikan mekanisme persaingan, termasuk larangan praktik monopoli dan tindakan merugikan kompetitor.

Namun demikian, kelembagaan penegakan tidak lepas dari sorotan kritis. Salah satu isu utama adalah keterbatasan ruang lingkup penegakan publik (public enforcement) yang kurang menyediakan mekanisme kompensasi langsung kepada pihak yang dirugikan. Hal ini kemudian memunculkan wacana mengenai harmonisasi dengan penegakan privat (private enforcement) untuk membuka akses gugatan perdata bagi korban pelanggaran persaingan usaha.

Tantangan di Era Ekonomi Digital

Era digital telah memunculkan tantangan substantif bagi hukum persaingan usaha klasik. Model bisnis berbasis platform, penggunaan algoritma untuk pengaturan harga otomatis, dan dominasi data menjadi fenomena yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka peraturan lama yang lahir pada masa pra-internet. Perkembangan ini menuntut pendekatan yang lebih adaptif, termasuk redefinisi pasar relevan serta analisis efek perilaku pelaku usaha pada kompetisi secara empiris.

Kebutuhan terhadap perspektif hukum ekonomi yang berbasis bukti (evidence-based) menjadi semakin penting. Digitalisasi telah memicu model baru dominasi pasar yang tidak hanya ditentukan oleh ukuran pasar fisik, tetapi oleh kontrol terhadap data, jaringan pengguna, dan algoritma yang memengaruhi keputusan konsumen serta pelaku usaha lain.

Isu Penegakan dan Arah Reformasi Kebijakan

Selain tantangan normatif, efektivitas penegakan hukum persaingan usaha Indonesia masih menghadapi kritik, terutama terkait kepastian hukum, kapabilitas lembaga pengawas, dan sinergi dengan sistem peradilan umum. Perdebatan tentang perluasan kewenangan KPPU dan integrasi mekanisme private enforcement mencerminkan kebutuhan reformasi yang mendalam untuk menanggapi kompleksitas pasar masa kini.

Reformasi ini tidak hanya berkutat pada penyesuaian teknis, tetapi juga pada visi kebijakan yang memadukan prinsip keadilan persaingan dengan inklusivitas bagi UMKM dan perlindungan konsumen. Penegakan yang kuat harus mampu mengatasi praktik antipersaingan tanpa menghambat inovasi, khususnya bagi pelaku bisnis baru.

Kesimpulan: Memperkuat Pilar Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha bukan sekadar dokumen hukum statis, tetapi instrumen hidup yang harus terus berevolusi sejalan dengan dinamika ekonomi. Ke depan, penguatan kerangka normatif, peningkatan kapasitas penegakan, serta reformasi metodologis untuk menghadapi tantangan digital akan menjadi kunci untuk mempertahankan pasar yang adil dan kompetitif. Legislator, pengawas, serta pemangku kepentingan lainnya dihadapkan pada tugas strategis untuk menyeimbangkan antara kebebasan persaingan dan kepentingan publik dalam lanskap bisnis yang semakin kompleks.

Sumber Referensi: 

https://www.hukumonline.com

https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/2963?

https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/726?

https://repository.untar.ac.id/id/eprint/45429/1/Sinta_Ariawan.pdf?

https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/726?